Fotokopisurat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Semoga bisa membantu para pengunjung blog Catatan Ekstens yang ingin belajar tentang PPh pasal 23.
Ilustrasi cara dan syarat buat NPWP, sumber Pixabay/ Steve BuissinneNPWP menjadi salah satu dokumen yang wajib dimiliki oleh wargan negara Indonesia. Khususnya orang-orang yang sudah memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Sebagai warga negara yang baik dan sadar pajak harus memahami cara dan syarat buat NPWP. Lantas, sebenarnya bagaimana cara membuat NPWP? Apakah bisa dilakukan secara online?Cara Membuat NPWP yang Harus Diketahui Wajib PajakIlustrasi syarat buat NPWP. Sumber singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak menurut Lazarus Ramandey dalam bukunya "Perpajakan, Suatu Pengantar" hal 12 adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Selain itu NPWP berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dana dalam pengawasan administrasi perpajakan. Cara pendaftaran NPWP dapat dilakukan secara online maupun offline atau secara langsung. Untuk pendaftaran secara online, panduan penggunaan Aplikasi e-Registration dapat dilihat pada halaman situs Aplikasi e-Registration pada tautan berikut Help e-Registration. Dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat buat NPWP paling lambat 14 empat belas hari kerja sudah diterima oleh KPP. Apabila dokumen yang disyaratkan belum diterima KPP dalam jangka waktu 14 empat belas hari kerja setelah penyampaian permohonan pendaftaran secara elektronik, maka permohonan tersebut dianggap tidak diajukan. Jadi, pastikan dokumen yang disyaratkan telah diterima KPP sebelum jangka waktu 14 empat belas hari pendaftaran secara langsung, dapat dilakukan wajib pajak dengan menyampaikan permohonan secara tertulis dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pendaftaran Wajib Pajak. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan dokumen yang buat NPWP bagi pribadiUntuk Wajib Pajak orang pribadi, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau2. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas KITAS atau Kartu Izin Tinggal Tetap KITAP, bagi Warga Negara Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupaFotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP bagi Warga Negara Indonesiab. Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas KITAS atau Kartu Izin Tinggal Tetap KITAP bagi Warga Negara Asingc. Fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrikd. Fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengani. fotokopi Kartu NPWP suami;ii. fotokopi Kartu Keluarga; daniii. fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan penjelasan mengenai cara dan syarat buat NPWP bagi wajib pajak pribadi. Adapun cara dan syarat buat NPWP dapat ditemukan dalam website resmi Kementrian Keuangan Republik Indonoseia. SR
fotokopisurat perjanjian pra nikah (pemisahan harta) atau membuat surat pernyataan menghendaki melaksanakan kewajiban dan hak perpajakan terpisah dari waktu yang dibutuhkan untuk membuat npwp lebih singkat dan cepat dan tidak ada biaya administrasi untuk pembuatan npwp (gratis). fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atauSekilas Mengenai Perjanjian Pisah Harta Pernikahan merupakan lembaga sah yang diatur dalam negara, hal ini dibuktikan dengan dibuatnya peraturan khusus yaitu Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pernikahan tidak hanya berbicara tentang bagaimana mengatur rumah tangga berdasarkan asas saling mencintai, namun juga menimbulkan adanya hak dan kewajiban baru yang harus dilakukan oleh suami istri, salah satunya dalam mengelola keuangan dan perpajakan sebagai suami istri. Terlebih lagi jika pasangan telah menerapkan perjanjian pisah harta setelah menikah. Apa yang disebut dengan perjanjian pisah harta setelah menikah? Apakah perjanjian ini mempengaruhi pengenaan pajak dalam sebuah keluarga? Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun UU Perkawinan, perjanjian Pisah Harta merupakan suatu perjanjian mengenai harta benda suami istri selama perkawinan mereka. Berdasarkan ketentuan pasal 29 UU Perkawinan, perjanjian pisah harta hanya dapat dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan. Tetapi hal ini menimbulkan kesulitan bagi pasangan suami istri yang masih awam mengenai perjanjian pisah harta. Sehubungan dengan hal tersebut Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK yang mengubah ketentuan pasal 29 UU Perkawinan sehingga Perjanjian pisah harta secara tertulis dapat dilakukan sebelum dilangsungkannya atau selama dalam ikatan perkawinan dengan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Perjanjian berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ada ketentuan lain di dalamnya. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian berisi mengenai harta atau perjanjian lainnya. Perjanjian pisah harta setelah menikah tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila ada persetujuan kedua belah pihak. Perjanjian Pisah Harta dan Kaitannya dengan Perpajakan Pisah harta memiliki kaitan dengan pengenaan Pajak Penghasilan setelah menikah, apalagi keluarga merupakan satu kesatuan ekonomi. Penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga dianggap sebagai satu kesatuan yang pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Baca Lebih Lanjut Aturan NPWP Suami Istri yang Perlu Anda Ketahui Pengenaan PPh terutang ini, meliputi seluruh penghasilan yang diterima oleh suami dan istri. Namun demikian, pengenaan pajak penghasilan ini dapat dilakukan secara terpisah. Ada beberapa status pengenaan PPh yang dikenakan terhadap suami istri, diantaranya KK – dimana suami istri tidak menghendaki untuk melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban secara – penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah karena suami istri telah berpisah berdasarkan putusan – penghasilan suami istri dikenakan pajak secara terpisah karena dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya penghasilan suami-istri dikenakan pajak secara terpisah karena dikehendaki secara tertulis oleh suami istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Baca Selanjutnya Status Kewajiban Perpajakan Suami Istri dan Pengaruhnya Terhadap Besaran PTKP Status Pisah Harta berarti bahwa penghasilan suami istri dikenai pajak secara terpisah karena telah dikehendaki secara tertulis oleh suami-istri berdasarkan surat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan. Status ini membuat istri memperoleh NPWP sendiri yang berbeda dengan suaminya. Pasal 8 ayat 2 dan 3 Undang-undang Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa penghitungan Pajak Penghasilan suami-istri yang melakukan perjanjian Pisah Harta PH setelah menikah atau yang dikehendaki oleh istri yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dihitung berdasarkan perbandingan penghasilan neto mereka. Peraturan mengenai status perpajakan suami-istri ini juga tercantum dalam UU tahun 2009 dan ditegaskan dalam SE-29/PJ/2010. Informasi terkait status perpajakan ini penting untuk Anda ketahui karena berkaitan langsung dengan kebenaran dalam mengisi SPT. Jelang musim pelaporan pajak, pastikan untuk melaporkan SPT Anda sebelum tanggal yang telah ditentukan, serta gunakan OnlinePajak untuk kenyamanan dan kemudahan pelaporan pajak Anda. Belum memiliki akun? Daftar sekarang! Sehubungandengan banyaknya pertanyaan mengenai pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi bagi wanita kawin yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
JAKARTA, - 31 Maret merupakan tenggat waktu pelaporan Surat Pemberitahuan SPT Tahunan untuk 2020 bagi wajib pajak pribadi. Bagaimana cara pelaporan SPT untuk pasangan suami istri? Pasangan suami istri yang keduanya bekerja atau berpenghasilan tidak perlu melaporkan SPT Tahunan pajak secara juga Mau Lapor SPT Online tetapi Lupa EFIN? Simak Ini Dikutip dari Petunjuk Pengisian SPT 1770 S yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak Ditjen Pajak melalui laman dijelaskan bahwa untuk wanita kawin, kewajiban perpajakannya tergabung dengan suami. Sebab, satu keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. "Satu keluarga itu dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi. Itulah mengapa yangbmemiliki kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak atau pelaporan SPT Tahunan cukup kepala keluarganya saja alias suami," tulis Ditjen Pajak seperti dikutip Sabtu 27/3/2021. Di dalam panduan pengisian SPT dijelaskan, penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan PPh adalah penghasilan dari seluruh anggota keluarga dari wajib pajak yang digabungkan sebagai satu kesatuan. Pemenuhan kewajiban perpajakannya pun dilakukan oleh wajib pajak sebagai kepala keluarga. Di dalam pengisian SPT 1770 S, pelaporan pembayaran Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 istri dilaporkan pada Lampiran - II Bagian A, yakni Penghasilan yang Dikenakan PPh Final dan atau Bersifat Final, Nomor 13 Penghasilan Istri dari Satu Pemberi Kerja. Namun demikian, istri atau perempuan kawin bisa melakukan pelaporan SPT secara juga Cara Lapor SPT Tahunan via E-filing, Login ke Bila demikian, maka identitas pajak sang istri, atau Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP juga dipisahkan. Di dalam pendaftaran NPWP orang pribadi terdapat empat jenis kategori wajib pajak. Keempatnya yakni, kategori orang pribadi, kategori wanita yang telah hidup berpisah berdasarkan keputusan hakim HB, kategori istri dengan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan PH, dan kategori Istri memilih menjalankan hak dan kewajiban perpajakan terpisah MT. Untuk kategori orang pribadi, itu diperuntukkan bagi siapa saja yang belum menikah, dan suami yang bertindak sebagai kepala keluarga. Apabila wanita menikah yang hidup terpisah atau bercerai dengan suaminya berdasarkan keputusan dari pengadilan, maka ia termasuk ke dalam kategori HB hidup berpisah. Apabila suami dan istri dalam perkawinannya melakukan perjanjian pisah harta di hadapan notaris, maka istri di sini termasuk ke dalam kategori pisah PH pisah harta. Baca juga Simak, Ini Denda Telat Lapor SPT TahunanBagiwajib pajak yang menjalankan usaha, syarat membuat NPWP adalah fotokopi KTP, dan surat pernyataan bahwa menjalankan usaha atau pekerjaan bebas di atas materai. dan fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat yang menghendaki pemisahan hak dan kewajiban. Baca juga: Batas Akhir 31 Maret 2020, Perjanjian Pisah Harta Perjanjian pisah harta kerap menjadi sesuatu hal yang sangat sensitif, khususnya dalam mahligai pernikahan. Tak jarang, surat perjanjian ini juga difungsikan sebagai bagian dari harta gono gini antara suami istri. Meningkatnya kasus perceraian, sekalipun isu orang ketiga menjadi alasan kuat pentingnya perjanjian pisah harta untuk kebutuhan nafkah istri maupun anak. Bukan hanya sekadar permasalahan keluarga saja, perjanjian pisah harta juga diatur sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Lantas, apa saja yang harus kamu ketahui tentang syarat serta perjanjian pisah harta? Simak pembahasannya bersama-sama! Syarat Perjanjian Pisah Harta Sesuai Hukum yang Berlaku Dilansir dari aturan mengenai perjanjian pisah harta sudah diatur berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang UU Perkawinan, dengan rincian sebagai berikut – Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama. – Harta bawaan dari masing-masing suami istri yang diperoleh masing-masing sebagai warisan atau hibah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan yang lain. Selain Pasal 35, perjanjian pisah harta juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun UU perkawinan mengenai harta suami istri. Berdasarkan praktiknya, perjanjian perkawinan yang lazim disepakati, antara lain – Harta bawaan, baik harta yang diperoleh dari usaha masing-masing maupun hibah selama masa perkawinan. – Semua jenis hutang piutang yang dibawa oleh suami istri dalam perkawinan, akan menjadi tanggungan kedua belah pihak masing-masing. – Istri akan mengurus aset maupun harta pribadi, baik dalam bentuk bergerak maupun tidak bergerak dengan menikmati hasil pekerjaannya maupun sumber lainnya passive income. – Istri tidak memerlukan kuasa dari suami, setelah proses pembagian harta dan kewajiban antar pihak. Contoh Surat Perjanjian Pisah Harta Untuk memisahkan bagian antara kepemilikan aset properti atas nama suami dan istri, kamu pun bisa mengambil contoh surat perjanjian pisah harta. Kamu pun bisa mengambil template melalui contoh draf berikut ini. Yang bertanda tangan di bawah ini 1. Nama Raden Mas Agung Suryopranoto Nomor KTP 3142312604870004 Alamat Jl. Petamburan III Tanah Abang, Jakarta Pusat Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA Nama Saraswati Aulia Putri Nomor KTP 3124472902880003 Alamat Jl. Petamburan III Tanah Abang, Jakarta Pusat Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA Sedangkan untuk secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK Pada hari ini Senin tanggal 11 Desember 2020, menerangkan dengan sebenarnya bahwa hasil musyawarah PARA PIHAK berdasarkan itikad baik, sepakat untuk melakukan pemisahan harta bersama. Adapun, kesepakatan membagi harta bersama pada perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut Pasal-1 HARTA BAGIAN PIHAK PERTAMA Adapun harta bagian dari PIHAK PERTAMA mendapatkan – Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 142 M2 terletak di Citra Gran Cibubur Cluster Terrace Garden Blok J22, Kota Bekasi dengan Sertifikat 272383. dilengkapi perabotan rumah tangga, saat ini sedang disewakan. – Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 98 M2 terletak di Taman Yasmin Blok Z31 no. 12, Kota Bogor dengan Sertifikat No. FG tanpa dilengkapi perabotan rumah tangga. – Apartemen Kalibata City Tower Ebony Lantai 15 No. 27 luas 42 m2, Pancoran, Jakarta Selatan dilengkapi dengan perabotan, yang saat ini masih dalam proses kredit dimana PIHAK PERTAMA setiap bulannya mencicil sebesar tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah sampai Agustus 2021. – Apartment One Park Avenue Lantai 17 dengan luas 60m2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan tanpa perabotan, yang masih dalam proses kredit dimana PIHAK PERTAMA setiap bulannya mencicil sebesar Rp9,750,000,- sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah sampai November 2023. Harta Bagian dari PIHAK PERTAMA sebagaimana seperti dimaksud pada Pasal-1 angka 1, 3 dan 4 tundukan kepada ketentuan sebagai berikut 1. Hanya dapat dimanfaatkan dengan cara ditinggalkan atau disewakan oleh PIHAK PERTAMA. 2. Tidak bisa dijual belikan kepada PIHAK KETIGA atau PIHAK manapun. Kecuali dengan persetujuan AHLI WARIS penjualan Harta Bagian tersebut dapat dilakukan, sejauh dipergunakan untuk membeli aset yang lebih bermanfaat yang nantinya akan dihibahkan kepada AHLI WARIS. Jika PIHAK PERTAMA meninggal dunia, maka Harta bagian PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud pada Pasal-1 angka 1,3 dan 4 harus dihibahkan kepada AHLI WARIS. Pasal-2 HARTA BAGIAN PIHAK KEDUA Sedangkan harta bagian untuk PIHAK KEDUA adalah – Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 300 M2 terletak di Jl. Petamburan III Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan Sertifikat No. KK lengkap beserta dengan perabotan rumah tangga. – Sebidang tanah dan bangunan rumah seluas 182 M2 terletak di Bintaro Emerald, Pondok Aren, Tangerang Selatan, dengan Sertifikat No. WK lengkap beserta dengan perabotan rumah tangga. Harta Bagian dari PIHAK KEDUA sebagaimana seperti dimaksud pada Pasal-2 angka 1 tunduk kepada ketentuan sebagai berikut 1. Hanya dapat dimanfaatkan dengan cara ditinggalkan atau disewakan oleh PIHAK KEDUA. 2. Tidak bisa dijual belikan kepada PIHAK KETIGA atau PIHAK manapun. Kecuali dengan persetujuan AHLI WARIS, penjualan Harta Bagian tersebut dapat dilakukan, sejauh dipergunakan untuk membeli aset yang lebih bermanfaat yang nantinya akan dihibahkan kepada AHLI WARIS. 3. Jika PIHAK KEDUA meninggal dunia, maka Harta Bagian PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada pasal 2 angka 1 harus dihibahkan kepada AHLI WARIS. Pasal-3 AHLI WARIS AHLI WARIS yang dimaksud adalah anak-anak hasil pernikahan PARA PIHAK yang sah dengan nama-nama sebagai berikut Nama Raden Mas Pandu Wijaya No. KIA 3212330909090007 Alamat Jl. Petamburan III Tanah Abang, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai AHLI WARIS LAKI-LAKI Nama Raden Ayuningtyas Ramadhani No. KTP 3212331212120007 Alamat Jl. Petamburan III Tanah Abang, Jakarta Pusat Selanjutnya disebut sebagai AHLI WARIS PEREMPUAN Besaran pembagian AHLI WARIS di dasarkan pada HUKUM ISLAM yang berlaku. Demikian perjanjian ini dibuat dengan sebenarnya, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ada tekanan atau paksaan dari PIHAK manapun. Selanjutnya Surat Perjanjian Pisah Harta Bersama tersebut akan dibuatkan AKTE NOTARIS dan tidak ada gugatan atas putusan Harta Bersama tersebut. Dibuat dalam 2 dua rangkap dan diberi meterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Jakarta, 11 Desember 2020 PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA Raden Mas Agung Suryopranoto Saraswati Aulia Putri Itulah contoh surat perjanjian pisah harta, sebagai salah satu bagian dari putusan harta gono gini antara suami dan istri. Untuk cari tahu tips menarik seputar keluarga dan rumah tangga, selengkapnya di Wujudkan rumah impian berwawasan lingkungan bersama Podomoro Park Bandung, selengkapnya di dan dan yang pastinya AdaBuatKamu! Fotokopisurat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta atau surat pernyataan menghendaki pemisahan hak dan kewajiban perpajakan dengan suami. Siapkan dokumen yang diperlukan sesuai kondisi. Selanjutnya, ikuti tahapan membuat NPWP online di bawah ini. Cara membuat NPWP online. - Nomor Pokok Wajib Pajak NPWP dibutuhkan masyarakat sebagai sebuah identitas resmi Wajib Pajak. Ada yang membuatnya ketika diminta pihak bank saat akan membuka rekening. Ada juga yang membukanya karena memiliki perusahaan dan wajib membayar pajak tiap tahun. Untuk membuat NPWP bisa dilakukan dengan mudah, baik secara online maupun offline. Anda bahkan bisa membuatnya lewat smartphone dari saja persyaratannya? Berikut simak selengkapnya Baca juga Punya NPWP tapi Pengangguran, Apakah Harus Lapor SPT? Syarat membuat NPWP Berikut persyaratan membuat NPWP untuk orang pribadi dan badan1. Orang pribadi Dilansir laman Kemenkeu, untuk membuat NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi alias perseorangan, yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk bagi Warga Negara Indonesia; atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas KITAS atau Kartu Izin Tinggal Tetap KITAP, bagi Warga Negara Asing. Sementara itu untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas syaratnya berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk KTP bagi Warga Negara Indonesia, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas KITAS atau Kartu Izin Tinggal Tetap KITAP, bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau fotokopi e-KTP bagi Warga Negara Indonesia dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang merupakan wanita sudah menikah atau dikenal dengan pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, serta wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan fotokopi Kartu NPWP suami; fotokopi Kartu Keluarga; dan fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami. Baca juga Syarat dan Cara Buat NPWP Online, Mudah Bisa Dibikin dari Rumah 2. Badan Bagi Wajib Pajak Badan yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi yang berorientasi pada profit profit oriented syaratnya berupa fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk usaha tetap; fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus, atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga Negara Asing; dan fotokopi dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/bukti pembayaran listrik. Bagi Wajib Pajak badan yang tidak berorientasi pada profit non profit oriented dokumen yang dipersyaratkan hanya berupa AgWF3UV.